UN merupakan upaya sistematis yang - entah sadar atau tidak  berupaya menciptakan ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia. UN sejatinya merupakan single standard yang bukan hanya membuat kesenjangan atau gap antar daerah dan siswa serta guru.

 UN dengan sistem skor tunggal untuk kelulusan mendorong metode belajar yang berorientasi pemecahan soal. Logika pengetahuan digantikan dengan cara singkat dan cepat. Metode belajar didorong menjadi metode karbitan, tidak menghasilkan pengetahuan yang permanen. Apa yang diuji dalam UN tidak menggambarkan proses belajar selama tiga tahun yang telah dialami siswa. Hal itu hanya menggambarkan apa yang mereka pelajari dalam beberapa bulan kursus belajar menjelang UN dilaksanakan.

Disamping itu pusat proses belajar mulai berpindah dari berpusatkan sekolah, menjadi berpusatkan Bimbingan Belajar. UN tidak serta merta menggairahkan iklim belajar di sekolah. Justru yang lebih berkembang adalah bisnis Bimbingan Belajar di luar sekolah. Peran guru semakin disunat. Ditengah persolan besar menghasilkan guru yang profesional, kebijakan UN justru semakin menggaris bawahi rendahnya mutu guru. Sebuah persoalan yang harus dihadapi pemerintah dengan serius dan dengan progarn yang jelas dan terarah.

 Dibandingkan pelaksanaan UN tahun tadi, ada tiga hal baru yang dihadirkan pada UN Tahun 2008 ini.

·         Pertama, penambahan jumlah mata pelajaran yang diujikan untuk tingkat SMA dan SMP, dari asalnya hanya tiga  menjadi enam mata pelajaran.

·         Kedua, penaikkan batas nilai rata-rata untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dari 5.00 menjadi 5.25.

·         Ketiga, dimulainya pelaksanaan UN untuk SD dengan nama Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

Dari ketiga hal baru tersebut yang membawa pengaruh paling besar terhadap pelaksanaan UN tahun ini adalah penambahan jumlah mata pelajaran yang diujikan serta penaikan batas nilai rata-rata. Jika dengan tiga mata pelajaran dan nilai rata-rata masih 5.00 saja seluruh warga sekolah dibuat cukup tegang, sejak persiapan sampai prosesnya, pada saat UN tahun lalu, apalagi dengan penambahan jumlah mata pelajaran dan penaikkan nilai rata-rata sekarang ini. Dapat dibayangkan bagaimana ketegangan itu makin mengkristal.

Yang muncul kemudian adalah perasaan takut tidak lulus atau takut gagal. Perasaan ini bukan hanya dimiliki oleh para siswa dan orang tua mereka, tapi juga menghinggapi guru-guru, kepala sekolah

Sementara itu, warga sekolah yang bersikap pragmatis, selain tetap berupaya meningkatkan mutu dan volume pembelajaran menjelang UN ternyata juga melakukan tindakan di luar batas kepatutan yang tentu saja bersifat subyektif.

Salah  satu contoh kecurangan pelaksanaan ujian nasional (UN) dikarenakan Khawatir siswanya tidak lulus, sejumlah guru di Kabupaten Bengkalis Riau disuruh membagikan lembaran jawaban soal kepada muridnya. (detik.com 22 April 2008).

Fakta-fakta diatas belum lagi ditambah fenomena kebocoran dan jual beli soal ujian, mencontek, bantuan dari guru atau kepala sekolah kepada siswa (agar siswa semua lulus 100%), dan masih banyak lagi dampak buruk yang jelas-jelas terjadi karena UN melahirkan semacam 'momok' dalam dunia pendidikan di Indonesia.

 Itulah barangkali kata yang tepat untuk menggambarkan sebuah peristiwa kelam di dunia pendidikan menjelang Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) yang jatuh pada hari Jum'at, 2 Mei 2008. Dan boleh jadi ini merupakan "kado spesial" bagi dunia pendidikan.

Masih hangat hangtanya pro-kontra Ujian Nasional 2008, ditambah lagi isu kebijakah UN 2009,  entah yang mana, apa 2008/2009 atau 2009/2010, hasil Ujian Nasional akan dijadikan tiket masuk ke Perguruan Tinggi Negeri sehingga mulai tahun ini program nasional negara yaitu Ujian Nasional dan prosedurnya akan disinkronkan dengan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri … dikatakan oleh Direktur Tendik Dr. Fasli Djalal saat mengikuti talk show di Warung Daun, Kemang Jakarta dalam tajuk acara Carut Marut Ujian Nasional.

Sepertinya ini benar-benar rencana hebat, namun perlu disayangkan, karena para pemimpin di daerah cuma maunya mendengar siswa yang lulus UN harus mencapai 100% tanpa pernah mau tahu bagaimana meningkatkan mutu kualitas lulusan siswa, dengan memenuhi kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dan juga peningkatan mutu guru.

Fenomena ini membuat pengamat pedidikan, Dr. Anita Lie, dosen Universitas Kristen Petra Surabaya sangat prihatin. Sejak awal diberlakukannya sistem UN, lanjutnya, bahkan banyak siswa yang bunuh diri karena stres akibat gagal lulus. Dan kecemasan itu sebenarnya bukan hanya milik siswa semata tapi semua elemen, mulai orangtua sampai para guru. "Salah satu buktinya sejak diberlakukan UN ada beberapa guru yang mencuri, menjual atau membocorkan soal ujian kemudian disebarkan ke siswanya dengan tujuan agar anak didiknya berhasil."

Ada pemandangan janggal di beberapa SMA di wilayah DKI Jakarta dan beberapa kota di Indonesia, Selasa (22/4) lalu. Banjir airmata para siswa SMA mewarnai hari pertama dilangsungkannya Ujian Nasional (UN). Kecemasan begitu terpancar dari wajah mereka lantaran tak bisa menyelesaikan soal. Apalagi alasannya kalau bukan, takut nanti tidak bakal lulus. Beberapa di antaranya bahkan sampai harus dipapah pulang atau terpaksa digotong ke ruang unit kesehatan sekolah karena pingsan.

Demikian pula halnya yang terjadi dengan Santi (bukan nama sebenarnya), siswi kelas 3 SMA di Klaten, Jawa Tengah. Bahkan airmata yang diteteskan gadis manis ini bukan cuma perkara tak bisa mengerjakan soal UN. Ketakutan tak bakal lulus UN, membuatnya terpikat bujuk rayu seorang dukun. Ia tak menyangka semua hanya tipu daya untuk merenggut mahkotanya.

Kelulusan seorang siswa tidak bisa hanya ditentukan oleh ujian nasional selama beberapa hari itu saja. "Sangatlah tidak fair, sebab pendidikan adalah sebuah proses, tidak bisa hanya ditentukan selama beberapa hari," ujarnya.

Kalau tujuan UN untuk standarisasi, seharusnya tidak semua siswa diikutkan, tapi cukup di-sampling saja. "Soal kelulusan seorang siswa itu jangan ditentukan oleh UN tapi serahkan saja kepada sekolah masing-masing. Sebab yang mengetahui bagaimana kualitas masing-masing anak adalah sekolahnya sendiri."

Persoalan di atas masih soal psikis saja, belum lagi soal materi. Karena, diadakannya UN tersebut memakan biaya yang tidak sedikit. Baik yang harus dikeluarakan pemerintah sendiri maupun masing-masing keluarga siswa. "Sekarang rata-rata supaya anaknya lolos UN, orangtua pasti berlomba-lomba sejak awal memasukkan anaknya ikut bimbingan belajar. Biaya seperti itu yang tidak pernah dipikir pemerintah.

Faktanya kita tahu bahwa ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana dan guru dengan kualifikasi yang memadai berbeda-beda menurut daerah dan individu siswa masing-masing. Sehingga UN hanya menjadi ajang "kebijakan kilat" para petinggi di Departemen Pendidikan Nasional untuk mencapai angka standar pendidikan yang mereka kehendaki. Mereka sama sekali tidak memahami proses belajar mengajar sekaligus tidak mengetahui betapa posisi awal setiap sekolah, siswa, guru dan masyarakat tidaklah sama.

Dan yang lebih mengerikan atas hasil akhir dari UN ini adalah terciptanya persepsi umum bahwa UN adalah segala-galanya. Dengan kata lain, untuk apa mencari dan menggali ilmu jika hidup hanya ditentukan oleh satu kali ujian yang menentukan hidup mati seseorang.

Jika dahulu kita bisa memperoleh NEM (Nilai Ebtanas Murni) dan STTB, setidaknya kita masih punya harapan jika salah satu hasil nilai tersebut tidak sempurna. Karena salah satunya bisa memberikan gambaran tentang apa saja yang dimiliki oleh si lulusan. Artinya, berikanlah kesempatan lulus dengan standar yang dibawa oleh masing-masing individu atau entitas yang kelak akan menerima si individu bekerja atau melanjutkan sekolah. Bukan dengan memasung kesempatan untuk melanjutkan hidup, hanya dengan satu indikator saja, yaitu UN. Tidakkah ini sama dengan otoriter dan fanatik?

Lantas muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa peristiwa seperti itu terjadi? Bukankah, guru itu dikenal dengan sebutan digugu dan ditiru. Bukankah guru itu orang yang menjadi tauladan. Bukankah guru itu orang-orang yang mengajarkan kejujuran, menanamkan nilai moral. Bukankah... bukankah...

Berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini.
Apakah para guru melakukan itu semua karena kasihan sama siswa-siswinya...
Apakah para guru melakukan itu semua sebagai wujud tanggung-jawab...
Apakah para guru melakukan itu semua karena sudah biasa...

Ataukah karena terpaksa....
Terpaksa oleh apa? Lihatlah pemandangan pelajar di daerah daerah, untuk sekolah saja harus mengayuh perahu berjam jam, kalau banjir otomatis sekolah libur. Terpaksa oleh keadaan dilapangan guru kasihan melihat pensil 2B siswanya tidak bergerak gerak, dan terbayang orang tua mereka hanyalah seorang petani miskin yang tidak mampu untuk menyekolahkan lagi.

Kita tentu sepakat bahwa guru yang berbuat curang tidaklah terpuji, akan tetapi sistem saat ini kadang membuat guru menjadi tidak rasional ketika menyaksikan anak-anaknya tidak lulus hanya ditentukan dengan sekedar beberapa mata pelajaran, tiga hari.

Resikonya penjara dan ditangkap oleh Densus anti teror 88 bak sekawanan teroris yang meluluhlantahkan gedung dan membunuh orang banyak.

Tidak tanggung-tanggung, yang menggerebek para "pahlawan tanpa tanda jasa" itu pasukan elit kepolisian yang biasanya mengejar buronan teroris.

Mengapa sistem tidak adil?
Satu, mengapa kelulusan siswa hanya sekedar dinilai melalui ujian tiga hari saja. Bagaimana penilaian-penilaian sebelumnya.

Dua, mengapa kelulusan siswa hanya didasarkan pada tiga pelajaran saja atau lima pelajaran saja. Bukankah ada pelajaran lain yang juga penting, misal pelajaran agama.

Tiga, mengapa kelulusan siswa hanya diukur melalui kognitif saja.

Empat, mengapa kelulusan siswa harus ditentukan dengan mengerjakan soal-soal yang dibuat pusat dan berbau proyek. Mengapa tidak oleh guru saja. Apakah kondisi sekolah, kondisi guru, kondisi sarana-prasarana, kondisi siswa sama semua dari Sabang sampai Merauke, dari pegunungan, perkampungan sampai kota sehingga soal-soal ujian nasional mesti sama dan seragam. Bukankah sekolah yang ada di nun jauh sana (luar Jawa/pedalaman) berbeda keadaannya dengan sekolah yang ada di Jakarta.

Lima, bukankah kesuksesan itu tidak sekedar intelektualnya yang oke. Betapa banyak pejabat yang pintar tapi bobrok, brengsek,tukang tipu, tukang koruspi.

Sudah saatnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan Wakil Presiden untuk mengkaji ulang keberlangsungan ujian nasional. Kalau tidak, jangan heran dunia pendidikan kita akan semakin suram saja.

Bagaimana Pak Menteri Diknas dan Pak Presiden??

Dirangkum dari berbagai sumber

Wallahu A'lam